Hukum disiplin militer tni
WebSanksi PTDH bagi prajurit TNI tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Berdasarkan undang-undang ini, tentara yang dijatuhi hukuman disiplin militer lebih dari tiga kali dalam pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan akan diberhentikan tidak dengan hormat. WebOct 11, 2024 · Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI maka ketentuannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU 31/1997”).. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan …
Hukum disiplin militer tni
Did you know?
WebMasih banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI, ... Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai pengganti Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI. Tindakan disiplin dilakukan oleh atasan yang melihat langsung prajurit yang WebApr 2, 2024 · Dalam hal ini, yang bersangkutan telah diduga melanggar Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (HDM), Peraturan Panglima TNI …
WebOct 9, 2024 · "Atas adanya indikasi pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer, maka Puspom AD akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen TNI JT," tutupnya. Sebelumnya, Polda Sulawesi Utara (Sulut) dan Kodam XIII/Merdeka menjelaskan duduk perkara sengketa tanah di Tingkulu, Wanea, Manado, … http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Hukum%20Disiplin%20Prajurit%20Tentara%20Nasional%20Indonesia%20(TNI).pdf
WebFeb 8, 2024 · Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). 14 Anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana akan diselesaikan di peradilan m iliter . http://repository.untag-sby.ac.id/7805/6/JURNAL%20SKRIPSI.pdf
WebApr 13, 2024 · Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menjadi penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi dengan judul 'Pertanggungjawaban Hukum Dokter Spesialis yang Tidak Memiliki Kompetensi Penyebab Kematian dan Morbiditas Pada Pasien', yang disusun oleh Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dr. Prasetyo Edi …
WebPenjatuhan hukuman disiplin militer ini diikuti dengan sanksi administratif sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI. Dalam peraturan tersebut, penerapan sanksi administratif digolongkan menjadi golongan I (prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin) dan golongan II (prajurit ... spelling of dietitianWebMengacu pada Pasal 9 UU ini, hukuman disiplin militer yang diberikan pada prajurit TNI yang melanggar terdiri dari: teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari, … spelling of discardWebDisiplin militer sendiri merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan ... penduduk, pejabat,penguasa aparatur negara termasuk prajurit TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik di dalam kedinasannya maupun diluar dinas. Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ... spelling of doxin dogWebDec 25, 2024 · Marsma TNI M. Nurdin mengatakan dengan adanya Sidang Disiplin Militer dapat memberikan efek jera kepada yang bersangkutan dan berharap agar Prajurit TNI … spelling of directorWeb1 day ago · JAKARTA, KOMPAS — Tak ada fasilitas cuti bagi prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di Kapal Perang RI selama Lebaran 2024. Mereka tetap disiagakan untuk … spelling of easy peasyWebSep 11, 2024 · Tegaknya hukum disiplin dalam lingkungan militer menjadi salah sati faktor dalam mewujudkan kesiapan personel dan kesiapan operasional satuan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas poko satuan TNI sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang guna menghindari contoh kejahatan kemanusiaan, contoh kejahatan … spelling of eccentricitiesWebe. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer; Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER. spelling of emphasises